Anies Jawab Ganjar soal Ibu Kota Pindah ke IKN, Jangan Tiru Belanda

Anies Baswedan menanggapi pertanyaan Ganjar Pranowo mengenai rencana pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) dalam debat pertama Pilpres 2024. Dalam debat yang berlangsung di Gedung KPU, Jakarta, pada 12 Desember 2023 itu, Anies mengatakan persoalan yang ada di Jakarta seharusnya diselesaikan, bukan ditinggalkan.

Pernyataan tersebut muncul ketika Ganjar meminta Anies memberikan penjelasan mengenai pandangannya terhadap pemindahan ibu kota. Ganjar menyinggung berbagai persoalan Jakarta, seperti kemacetan, migrasi penduduk, dan polusi, serta mengaitkannya dengan gagasan pembangunan yang berorientasi Indonesia-sentris.

Ganjar Bertanya soal Pemindahan Ibu Kota ke IKN

Dalam sesi tanya jawab antarkandidat, Ganjar menanyakan sikap Anies terhadap pemindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN di Kalimantan Timur.

Pertanyaan itu tidak hanya menyangkut keberadaan IKN, tetapi juga bagaimana persoalan Jakarta akan ditangani setelah pusat pemerintahan dipindahkan. Debat tersebut merupakan debat perdana Pilpres 2024 yang diselenggarakan KPU dengan tema pemerintahan, hukum, HAM, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, pelayanan publik, dan kerukunan warga.

Anies kemudian menjawab dengan prinsip bahwa persoalan yang ada tidak semestinya ditinggalkan begitu saja.

"Kalau ada masalah, jangan ditinggalkan, diselesaikan."

Menurut Anies, Jakarta menghadapi sejumlah persoalan seperti lingkungan hidup, lalu lintas, dan kepadatan penduduk. Pemindahan pusat pemerintahan, menurut argumennya, tidak otomatis membuat persoalan-persoalan tersebut hilang.

Baca juga : Alam Ganjar Ungkap Obrolan dengan Gibran Saat Jeda Debat Capres, Ini Isi Percakapannya

Anies Singgung Pemerintah Belanda

Dalam menjelaskan pandangannya, Anies kemudian menggunakan sejarah Jakarta pada masa pemerintahan kolonial Belanda sebagai perbandingan.

Ia mengatakan pemerintah kolonial Belanda sebelumnya berpusat di kawasan Kota Tua atau Batavia. Ketika kawasan tersebut menghadapi persoalan penurunan permukaan tanah, pusat pemerintahan kemudian bergeser ke arah selatan, di sekitar kawasan yang sekarang menjadi Monas.

Dari situ Anies menyampaikan pernyataan agar pemerintah Indonesia tidak meniru pola tersebut.

Menurut Anies, persoalan yang muncul di suatu wilayah tidak otomatis selesai hanya karena pusat pemerintahan dipindahkan ke lokasi lain.

Masalah Jakarta Dinilai Tetap Ada

Argumen Anies berangkat dari anggapan bahwa pemindahan aparatur pemerintahan tidak serta-merta memindahkan seluruh aktivitas perkotaan dari Jakarta.

Ia menyebut kontribusi ASN terhadap kemacetan Jakarta berada pada kisaran 4–7 persen. Karena itu, menurut perhitungannya, perpindahan ASN ke IKN tidak dengan sendirinya menghilangkan persoalan kemacetan.

Ia juga berpendapat bahwa apabila yang berpindah terutama adalah pemerintahan, sementara kegiatan bisnis dan keluarga para ASN masih terkait dengan Jakarta, sejumlah persoalan perkotaan akan tetap berada di Jakarta.

Anies Dorong Persoalan Jakarta Tetap Diselesaikan

Dalam debat tersebut, Anies menyampaikan sejumlah hal yang menurutnya perlu dilakukan untuk menangani persoalan Jakarta.

Ia menyinggung pembangunan dan penguatan transportasi umum, penambahan taman, serta penggunaan transportasi umum berbasis elektrik. Tujuannya, menurut pernyataannya, adalah membuat Jakarta tetap menjadi kota yang aman dan nyaman untuk ditinggali.

Dengan demikian, kritik Anies terhadap pemindahan ibu kota dalam debat tersebut tidak hanya berfokus pada lokasi IKN. Ia juga mempertanyakan bagaimana pemerintah akan menyelesaikan persoalan Jakarta setelah pusat pemerintahan berpindah.

Anies Soroti Prioritas Pembangunan IKN

Pembahasan kemudian berkembang pada prioritas penggunaan anggaran negara.

Anies mengatakan masih terdapat kebutuhan yang menurutnya lebih mendesak bagi masyarakat, termasuk sekolah yang rusak di Kalimantan. Ia juga menyebut kebutuhan pembangunan infrastruktur transportasi seperti jalur kereta api dan jalan tol antarkota di Kalimantan.

Ia mempertanyakan pembangunan fasilitas pemerintahan di IKN ketika sejumlah kebutuhan masyarakat masih harus ditangani.

Dalam konteks tersebut, Anies juga menyinggung pembangunan Istana Presiden di IKN dan persoalan ketersediaan pupuk. Pernyataan itu digunakan untuk mempertanyakan prioritas pembangunan dan apa yang disebutnya sebagai rasa keadilan dalam penggunaan anggaran.

Ganjar Kembali Menanyakan Sikap Anies terhadap IKN

Setelah mendengar jawaban Anies, Ganjar kemudian meminta penegasan mengenai sikap Anies terhadap keberlanjutan pembangunan IKN.

Ganjar mempertanyakan apakah posisi Anies dapat disimpulkan sebagai sikap menolak kebijakan pemindahan ibu kota dan kelanjutan proyek IKN.

Anies kemudian membawa pembahasan ke proses pembentukan Undang-Undang IKN. Ia menyatakan bahwa menurut pandangannya, pembahasan aturan tersebut tidak memberikan ruang dialog publik yang cukup sebelum undang-undang ditetapkan.

Menurut Anies, perdebatan mengenai IKN semestinya berlangsung dalam proses pembentukan hukum dengan melibatkan publik sebelum aturan disahkan. Ia juga menyampaikan bahwa kritik terhadap kebijakan tidak semestinya otomatis diposisikan sebagai sikap oposisi.

Inti Jawaban Anies soal IKN

Jika diringkas, ada beberapa pokok yang disampaikan Anies ketika menjawab pertanyaan Ganjar mengenai pemindahan ibu kota:

1. Masalah Jakarta tetap harus diselesaikan. Pemindahan pusat pemerintahan tidak otomatis menghilangkan persoalan lingkungan, kemacetan, dan kepadatan penduduk di Jakarta.
2. Anies menggunakan pengalaman sejarah Batavia sebagai perbandingan. Ia mengingatkan agar pemerintah tidak sekadar memindahkan pusat pemerintahan ketika menghadapi masalah.
3. Perpindahan ASN dinilai tidak otomatis mengatasi kemacetan Jakarta. Anies menyebut kontribusi ASN terhadap kemacetan berada di kisaran 4–7 persen.
4. Prioritas pembangunan menjadi persoalan yang diperdebatkan. Anies membandingkan pembangunan fasilitas pemerintahan di IKN dengan kebutuhan seperti sekolah dan infrastruktur di Kalimantan.
5. Ia juga mempersoalkan proses pembentukan UU IKN. Menurut Anies, pembahasan aturan tersebut seharusnya memberikan ruang dialog publik yang lebih luas sebelum ditetapkan.

Apa Maksud Pernyataan "Jangan Tiru Belanda"?

Kalimat tersebut merupakan bagian dari argumen Anies dalam debat, bukan pernyataan bahwa pemindahan ibu kota Indonesia secara harfiah sama dengan perpindahan pusat pemerintahan pada masa kolonial.

Anies menggunakan pengalaman Batavia untuk menyampaikan prinsip bahwa perpindahan pusat pemerintahan tidak seharusnya menjadi alasan untuk meninggalkan persoalan kota lama. Dalam konteks pertanyaan Ganjar, fokus jawabannya adalah bagaimana persoalan Jakarta tetap ditangani apabila pusat pemerintahan berpindah ke IKN.

Karena itu, memahami pernyataan tersebut perlu melihat keseluruhan konteks debat: pertanyaan Ganjar tentang pemindahan ibu kota, jawaban Anies mengenai persoalan Jakarta, kritik terhadap prioritas pembangunan IKN, dan pembahasan mengenai proses pembentukan UU IKN.

Kesimpulan

Dalam debat pertama Pilpres 2024 pada 12 Desember 2023, Anies Baswedan menjawab pertanyaan Ganjar Pranowo mengenai pemindahan ibu kota ke IKN dengan menekankan bahwa persoalan Jakarta tetap perlu diselesaikan.

Ia kemudian mengangkat sejarah perpindahan pusat pemerintahan kolonial Belanda dari kawasan Kota Tua ke arah selatan sebagai analogi dan mengatakan, "jangan meniru pemerintah Belanda." Bagi Anies, pemindahan pusat pemerintahan tidak otomatis menyelesaikan masalah kota yang ditinggalkan.

Jawaban tersebut kemudian berlanjut pada persoalan prioritas pembangunan IKN, kebutuhan masyarakat di Kalimantan, kemacetan Jakarta, serta proses pembentukan UU IKN. Dengan demikian, pernyataan Anies dalam debat itu mencakup persoalan Jakarta sekaligus kritik terhadap cara dan prioritas pembangunan IKN.