Diplomat VS Anggota Dewan, Mana yang Lebih Diplomatis
Pernahkah Anda menghitung berapa hari dalam sebulan yang Anda habiskan di luar rumah untuk urusan pekerjaan? Bagi sebagian besar pekerja kantoran, melakukan perjalanan dinas mungkin terasa melelahkan, namun bagi seorang kepala negara, intensitas perjalanan ini adalah indikator keaktifan dalam geopolitik global. Fenomena inilah yang belakangan memicu perdebatan hangat di ruang publik, setelah frekuensi kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto mendapat sorotan tajam dari mantan Wakil Menteri Luar Negeri, Dino Patti Djalal.
Kritik yang disampaikan melalui video di media sosial tersebut langsung mendapat respons balik yang tidak kalah sengit dari internal partai pendukung pemerintah. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habiburokhman, menilai bahwa masukan untuk mengurangi lawatan internasional tersebut nampak tidak konstruktif dan kurang produktif. Menurutnya, di tengah ketidakpastian situasi global saat ini, sikap proaktif dalam menemui para pemimpin dunia justru menjadi kunci utama untuk memperjuangkan kepentingan nasional secara maksimal.
Perbedaan sudut pandang ini mencerminkan bagaimana logika diplomasi modern diterjemahkan secara kontras oleh kedua belah pihak. Di satu sisi, ada tuntutan efisiensi anggaran negara yang cukup besar untuk membiayai delegasi, protokoler, hingga pengamanan di luar negeri. Namun di sisi lain, ada keyakinan bahwa diplomasi fisik tatap muka jauh lebih bernilai strategis ketimbang sekadar melakukan pertemuan virtual di balik layar komputer dari dalam istana.
Etika Mantan Pejabat dan Bumerang Kinerja
Habiburokhman bahkan membawa argumen ini ke ranah etika birokrasi dengan membandingkan kebiasaan di negara-negara maju. Menurutnya, mantan pejabat tinggi seharusnya membatasi diri untuk tidak mengkritik secara membabi buta terhadap kinerja para penerus yang sedang menjabat. Langkah mengkritik balik ini dianggap perlu karena jika tidak berbasis data yang akurat, pernyataan mantan pejabat justru bisa menjadi bumerang yang memicu publik membandingkan rekam jejak masa lalu mereka.
Pembelaan ini didasarkan pada logika bahwa seorang presiden harus bergerak lincah dan tidak boleh membatasi diri hanya dengan menerima kunjungan di dalam negeri. Gerindra bahkan mencontohkan bagaimana tokoh global seperti Donald Trump sekalipun merasa perlu melakukan lawatan ke China demi mengamankan posisi negaranya. Oleh karena itu, usulan untuk beralih ke panggilan video atau telepon dianggap agak aneh untuk level komunikasi antar kepala negara yang membutuhkan kedekatan emosional.
Di kubu berseberangan, Dino Patti Djalal merasa memiliki tanggung jawab moral yang besar untuk menyampaikan kondisi riil tersebut apa adanya kepada presiden. Berbekal penghargaan Bintang Mahaputera yang pernah diterimanya, ia menghitung bahwa satu dari enam hari masa jabatan presiden telah dihabiskan di luar negeri. Angka statistik inilah yang memunculkan perhatian publik terkait kewajaran durasi perjalanan dan efektivitas pembagian waktu untuk mengurus persoalan domestik.
Antara Efisiensi Anggaran dan Diplomasi Jabat Tangan
Dari kacamata praktis, perdebatan ini sebenarnya berujung pada pilihan prioritas tata kelola keuangan negara di era transisi ekonomi. Biaya satu kali perjalanan dinas kepresidenan yang diklaim bisa mencapai puluhan hingga ratusan miliar rupiah tentu bukan angka yang kecil bagi kas negara. Komponen biaya yang melekat pada tim pendahulu, sewa pesawat, akomodasi hotel, hingga uang harian delegasi selalu menjadi titik sensitif yang mudah memicu reaksi dari masyarakat luas.
Namun, bagi pemerintah, investasi ratusan miliar untuk diplomasi langsung dianggap sebanding dengan potensi kerja sama strategis, investasi, dan penguatan posisi tawar Indonesia di panggung internasional. Diplomasi jabat tangan dianggap memiliki daya ikat komitmen yang jauh lebih kuat dibandingkan sekadar kesepakatan lewat aplikasi rapat daring. Dinamika ini menunjukkan bahwa urusan luar negeri memang tidak pernah sesederhana menghitung pengeluaran di atas kertas selembar.
Ke depan, tren perjalanan dinas luar negeri ini diprediksi akan terus menjadi objek pengawasan yang seksi oleh para pengamat maupun oposisi. Pemerintah dituntut untuk bisa membuktikan hasil nyata dari setiap jabat tangan di luar negeri tersebut agar bisa meredam kritik publik secara otomatis. Pada akhirnya, masyarakat hanya ingin memastikan bahwa setiap rupiah yang keluar dari kas negara benar-benar membawa dampak instan bagi kesejahteraan di dalam negeri.
