Menelusuri Jejak Tokoh Konferensi Meja Bundar

Sejarah kemerdekaan Indonesia tidak hanya ditulis dengan tetesan darah di medan pertempuran, tetapi juga dengan goresan tinta di meja diplomasi. Puncaknya terjadi pada sebuah musim gugur yang dingin di Den Haag, Belanda, tahun 1949. Konferensi Meja Bundar (KMB) menjadi panggung bagi para pemikir dan diplomat ulung untuk menentukan nasib sebuah bangsa besar bernama Indonesia.

1. Meja Bundar: Sebuah Titik Balik

KMB yang berlangsung dari 23 Agustus hingga 2 November 1949 bukanlah sekadar pertemuan formal. Ini adalah perundingan internasional antara tiga pihak utama: Republik Indonesia, Kerajaan Belanda, dan Bijeenkomst voor Federaal Overleg (BFO) yang mewakili negara-negara federal bentukan Belanda.

Tujuannya satu: mengakhiri konflik kolonial bertahun-tahun melalui pengakuan kedaulatan. Hasil dari meja ini mengubah wajah Indonesia menjadi Republik Indonesia Serikat (RIS), sebuah langkah transisi yang sangat krusial.

2. Sang Dirigen Diplomasi: Mohammad Hatta

Di tengah ketegangan ruang sidang di Den Haag, sosok Mohammad Hatta tampil sebagai tokoh sentral. Sebagai Ketua Delegasi Republik Indonesia, Bung Hatta bukan hanya membawa mandat politik, tetapi juga membawa strategi hukum yang matang.

• Visi Utama: Hatta bersikeras bahwa pengakuan kedaulatan harus bersifat de jure (secara hukum internasional) dan tanpa syarat.
• Kompromi Politik: Beliau mengambil keputusan berani dengan menyetujui bentuk negara federal (RIS). Walau pahit bagi sebagian pihak, ini adalah taktik "mundur satu langkah untuk maju seribu langkah" guna memastikan Belanda segera angkat kaki dari Nusantara.

Hatta menunjukkan bahwa kekuatan kata-kata dan logika hukum bisa lebih tajam daripada senjata dalam mengamankan pengakuan dunia.

3. Sultan Hamid II dan Dilema Federalisme

Di sisi lain meja, duduk Sultan Hamid II dari Pontianak yang memimpin delegasi BFO. Perannya sering kali dipandang secara kompleks dalam historiografi Indonesia.

• Penghubung Kepentingan: Ia mewakili kepentingan daerah-daerah federal yang ingin tetap memiliki otonomi di bawah bayang-bayang pengaruh Belanda.
• Arsitek Simbol Negara: Meskipun perannya dalam politik federal cukup kontroversial, kontribusinya dalam perumusan struktur RIS menjadi fondasi administratif saat itu.

Keberadaan BFO di bawah pimpinan Sultan Hamid II memaksa para tokoh Republik untuk terus bernegosiasi guna menjaga kesatuan identitas nasional di tengah kerangka federal.

4. Para Penjaga Garis Belakang: Tokoh Pendukung Indonesia

Keberhasilan Hatta tidak lepas dari dukungan para diplomat tangguh lainnya yang mengurus detail teknis dan legitimasi moral:

• Ali Sastroamidjojo: Ia merupakan motor penggerak di bidang administratif dan hukum, memastikan setiap klausul dalam perjanjian tidak merugikan posisi Indonesia di masa depan.
• Haji Agus Salim: "The Grand Old Man" diplomasi Indonesia ini memberikan bobot etika dan moral. Kemampuan bahasanya yang luar biasa dan karisma internasionalnya membantu memenangkan simpati delegasi asing.

5. Sudut Pandang Belanda: J.H. van Maarseveen

Belanda tidak datang untuk sekadar menyerah. Dipimpin oleh J.H. van Maarseveen, delegasi Kerajaan Belanda berupaya keras mengamankan kepentingan mereka pascakolonial.

• Fokus Ekonomi: Belanda menuntut agar Indonesia menanggung utang Hindia Belanda. Isu utang ini menjadi poin perdebatan paling alot yang menguras energi para negosiator.
• Mekanisme Transisi: Van Maarseveen bertugas memastikan bahwa pengalihan kekuasaan berlangsung stabil agar aset-aset ekonomi Belanda di Indonesia tidak hilang seketika.

6. Warisan Abadi: 27 Desember 1949

Hasil dari pergulatan pemikiran para tokoh ini memuncak pada 27 Desember 1949. Pada hari itu, kedaulatan Indonesia akhirnya diakui secara resmi oleh dunia internasional, termasuk Belanda.

Dampak nyata dari peran para tokoh KMB:

1. Pengakuan Internasional: Indonesia berhenti menjadi "pemberontak" di mata hukum internasional dan resmi menjadi negara berdaulat.
2. Struktur Negara: Terbentuknya RIS sebagai jembatan menuju Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang utuh setahun kemudian.
3. Tradisi Diplomasi: Membuktikan bahwa Indonesia memiliki kapasitas intelektual untuk bersaing di panggung global.

Para tokoh KMB telah mengajarkan bahwa kemerdekaan adalah hasil dari perpaduan keberanian di garis depan dan kecerdasan di meja perundingan. Tanpa keteguhan Hatta, kecerdikan Agus Salim, hingga tekanan diplomasi internasional, jalan menuju pengakuan kedaulatan mungkin akan jauh lebih panjang dan berliku.